ISMAFARSI

Pro Kontra Penggunaan Kartu Tersakti Tahun ini

kartu vaksin covid-19

Ketika Vaksin Menjadi Syarat Mobilisasi Masyarakat

Pemerintah terus mengencerkan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat di Indonesia guna bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut data Kementerian Kesehatan per 23 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang sudah di vaksin dosis 1 sebanyak 57.779.716 orang dan sebanyak 32.046.224 orang sudah divaksinasi dosis 2. Hal ini membuktikan bahwa presentase dosis lengkap masih mencapai di angka 15,39% dari target.

Belum lama ini, pemerintah mengumumkan PPKM diperpanjang kembali hingga 30 Agustus dari yang awalnya selesai di tanggal 23 Agustus pada wilayah Jawa-Bali. Sedangkan PPKM level 2-4 diperpanjang hingga 6 September untuk wilayah luar Jawa-Bali (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua). Tentu dengan adanya PPKM yang diperpanjang ini membuat pembatasan mobilisasi pun juga diperpanjang guna mengurangi resiko penyebaran virus. Ada salah satu syarat wajib ketika melakukan mobilisasi atau bahkan kunjungan di beberapa sektor seperti; perdagangan, perkantoran, pariwisata, transportasi, keagamaan, serta pendidikan yaitu dengan menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Kebijakan tersebut sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta yang sudah menerapkan di pusat perbelanjaan untuk menujukan sertifikat vaksin dan untuk penumpang pesawat yang sudah melakukan vaksinasi tidak perlu melampirkan tes PCR.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, seperti; stok vaksin yang masih kurang di beberapa daerah, terdapat orang yang tidak dapat divaksinasi karena faktor kesehatan, dan efektivitas vaksin yang berkurang dikarenakan varian baru. Akan tetapi hal ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha, dikarenakan terdapat kesempatan dari kebijakan tersebut untuk membantu menaikan jalannya ekonomi. Menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra  tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut dan menyebut kartu vaksin akan menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. “Ada dua kondisi sekarang, yaitu sekelompok orang yang tidak bisa mengakses vaksin karena komorbid dan kelompok lain yang tidak divaksin karena stok tidak tersedia,” kata Hermawan. “Dan mereka tidak divaksinasi bukan karena tidak mau, sementara kartu itu jadi persyaratan, menjadi kartu sakti dalam mengakses layanan publik, itu kan ketidakadilan namanya,” ujarnya.

Namun disisi lain, pemerintah melakukan adanya perpanjangan PPKM ini juga menunjukkan sertifikat bukti vaksin dalam kegiatan bermobilisasi secara umum untuk mempercepat program vaksinasi serta pemulihan secara perlahan akibat COVID-19. Dengan berlakunya sertifikat vaksinasi akan membuat masyarakat harus melakukan vaksin demi tujuan utama yaitu terbentuknya kekebalan kelompok serta menekan angka penyebaran COVID-19.

Pada akhirnya Pemerintah Indonesia sebaiknya harus selalu mengkaji terkait kebijakan tersebut, dikarenakan cukup banyak pro dan kontra di antara masyarakat. Jika berkaca dari angka masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi, Indonesia masih dibawah 50% artinya masih belum terlalu relevan untuk menerapkan kebijakan tersebut, namun disisi lain pemberlakuan seperti ini juga dapat meningkatkan masyarakat agar segera melakukan vaksinasi. Yang perlu diperhatikan adalah kelancaran dan kejelasan proses distribusi vaksin agar tiap wilayah, tiap daerah, tiap pos pelayanan vaksin menjadi tempat yang tepat untuk kelancaran vaksin. Jangan sampai kita mengejar kuantitas dibandingkan kualitas terkait kegiatan vaksinasi ini.

 

 

Sumber :

  1. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/19005511/update-23-agustus-cakupan-vaksinasi-covid-19-capai-1539-persen-dari-target
  2. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58150569

 

Penulis:

Niko Samuel

Annisa Widya Maharani

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *